Menurutnya, agenda KLB tersebut menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi dan politik di tanah air.
“Apa yang kita tonton di depan mata kita itu ada manuver politik secara demokrasi tidak sehat, kita anggap sudah melenceng dari etika moral politik,” kata Toto dalam diskusi yang digelar oleh DN PIM secara virtual, Kamis (11/3/2021).
Menurutnya, seharusnya Moeldoko tidak mengambil opsi bermanuver politik semacam itu. Apalagi saat itu bahkan sampai saat ini, mantan Panglima TNI itu masih memegang jabatan penting yakni sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Jabatan publik itu rentan sekali memunculkan stigma bahwa manuver yang dilakukan Moeldoko adalah representasi dari pemerintah pusat saat ini.
“Kenapa seorang Moeldoko mau buang-buang energi untuk urusi masalah yang tidak ada kaitannya dengan persoalan bangsa ini,” ujarnya.
Baca Juga : Pilpres 2024 Pertarungan Kubu Komunis Dan Kapitalis Semakin Memanas
Peran Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat ini bisa dianggap menjadi batu sandungan bagi Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Apalagi, tantangan berat bagi Presiden saat ini adalah bagaimana menanggulangi pandemi agar segera bisa teratasi.
Sangat disayangkan menurut Toto, jika kerja keras dan konsentrasi Presiden terganggu dengan munculnya ketidakpercayaan publik karena adanya persoalan Partai Demokrat yang melibatkan salah satu tangan kanannya di Istana.
“Jangan sampai ada public distrust yang akan ganggu pemerintahan pak Jokowi. Pak Jokowi sudah kerja keras urusi bangsa dan negara ini malah terganggu karena ada public distrust karena manuver-manuver yang dilakukan dan dinikmati oleh pihak-pihak tertentu,” tuturnya.
Toto Izul Fatah Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah.
Baca Juga : Hersubeno Arief: PDIP Akan Menjadi Partai Tunggal
Menurut hemat Toto, saat ini yang paling penting bagi pemerintah pusat adalah bagaimana mematahkan perspektif publik bahwa Istana ada di balik kerja-kerja Moeldoko di agenda KLB Partai Demokrat yang digarap oleh Johni Allen Marbun itu.
“Saya kira tugas pak Moeldoko dan pemerintah bisa menjawab ini agar spekulasi liar ini tidak terjadi,” paparnya.
Salah satu yang paling mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memberikan bukti jika Presiden Jokowi bersih dari agenda Moeldoko tersebut. Yakni meminta anak buahnya itu melepaskan amanatnya di KLB atau hengkang dari Istana.
“Kalau ini memang Istana tidak terlibat, maka pak Jokowi harus pecat pak Moeldoko dari KSP. Biarkan dia bertarung sendiri di luar,” saran Toto.
Masih dalam kesempatan yang sama, Toto juga menilai bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok pemimpin bangsa dan negara yang berangkat dari proses demokrasi yang sangat baik.
“Kita tahu pak Jokowi pertama kali muncul, melekat di diri beliau sebagai orang yang demokratis, tapi jangan sampai nantinya di akhir jabatannya dicatat sebagai pemimpin yang otoriter,” ujar Toto.
Ia juga mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo melihat persoalan Partai Demokrat ini secara luas dan substantif. Sehingga tidak ada lagi perpecahan partai politik yang bisa menjadi catatan sejarah buruk bagi era kepemimpinannya.
Baca Juga : Pendiri Partai Demokrat Sindir AHY Gunakan Jurus Mabok Hadapi KLB
“Kita tidak boleh jadikan beliau (Jokowi) distempel sejarah yang punya record memecah banyak partai. Ini jadi perhatian penting saya,” tegasnya.
Kemudian, terkhusus kepada orang-orang yang ada di lingkaran Presiden Jokowi, Toto juga berpesan agar jangan sampai mereka justru menjerumuskan Jokowi ke dalam persoalan yang merugikan citranya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pesan ini pun dikhususkan juga kepada Jenderal (purn) TNI Moeldoko.
“Harusnya yang ada di benak pak Moeldoko di tengah situasi saat ini, kawal pak Jokowi jangan sampai suul khatimah, harusnya kita kawal pak Jokowi menjadi husnul khotimah, mengakhiri kinerja dengan kenangan yang baik,” paparnya.
Moeldoko jangan jadi contoh buruk
Toto juga memberikan catatan bahwa KLB Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat 5 Maret 2021 adalah agenda politik terunik di dunia.
“Hanya KLB Demokrat Deli Serdang inilah yang se-Indonesia barang kali di dunia, hanya berlangsung 40 menit. Saya kira ini sangat mungkin mengundang banyak spekulasi berbagai orang,” jelasnya.
Bagi Toto, polemik KLB Partai Demokrat tersebut tidak akan separah ini jika yang maju dan menjadi Ketua Umumnya adalah Marzuki Alie, yang notabane adalah mantan kader partai berlambang mersi itu.
“Ini karena Moeldoko, coba kalau saja pak Marzuki didorong menjadi Ketum, mungkin saja akan menjadi penilaian publik bahwa ini persoalan internal,” terangnya.
Baca Juga : Adakah Yang Mau Mengkudeta Ketua Umum PDI-P
“Tapi karena Moeldoko yang jadi kader Partai Demokrat saja baru saat akan ada KLB, karena sebelumnya kita tahu dia aktif di Hanura, kemudian dia adalah Kepala KSP, ditambah lagi tidak ada bantahan dari istana tentang sikap pribadi Moeldoko ini,” sambung Toto.
Untuk itu, ia pun berharap kepada Moeldoko untuk mengevaluasi diri dan tidak memberikan contoh yang buruk bagi orang lain.
“Kalau Moeldoko yang ada di Istana melakukan contoh yang tidak baik, saya khawatir akan menjadi contoh masyarakat umum lain pada saatnya akan meniru bagaimana mrebut kekuasaan dengan cara-cara seperti itu,” tegasnya.
Apapun yang terjadi di KLB Partai Demokrat di Medan, Toto menduga kuat bahwa ada pihak-pihak yang sengaja melakukannya.
“Apakah ini ada kaitannya dengan invisible hand atau invisible power?,” ujarnya.
“Ada kepentingan pragmatis kelompok tertentu melakukan berbagai cara yang dipertontonkan pada bangsa, dan jelas ini bukan sesuatu yang mendidik,” pungkasnya. [Inisiatifnews.com/Noe]
Post A Comment:
0 comments so far,add yours